Pontianak, 18 November 2025 – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Khatulistiwa, Kalimantan Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, beserta jajaran; Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan serta Penindakan KPK RI; Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Barat; serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sekda Harisson menegaskan bahwa penertiban dan penataan aset daerah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menekankan bahwa penataan aset bukan sekadar pemenuhan aspek administrasi, tetapi juga komitmen moral dalam menjaga marwah pemerintahan daerah.
“Integritas, sinergi, dan keberanian adalah kunci dalam menata dan mengamankan aset daerah. Ini adalah langkah nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berwibawa,” ujar Harisson.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara, Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian sertifikasi aset daerah, penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta penanganan Barang Milik Daerah yang berada di dalam kawasan hutan. Sinergi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kerugian daerah sekaligus meningkatkan ketertiban pengelolaan aset di Kalimantan Barat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah dan KPK dalam memperbaiki tata kelola aset, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar