Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kalimantan Barat (Kalbar) sebentar lagi dihela, tepatnya 20 September 2012 untuk putaran pertama. Benarkah Pemilukada Kalbar akan berlansung secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) atau Jujur dan Adil (Jurdil)? Sepertinya masih jauh panggang dari api. Manifulasi, diskriminasi, intimidasi dan politik uang masih akan terjadi di pemilukada kali ini, terutama di daerah pedalaman.
Baru-baru ini teman bang UT habis dari melakukan perjalanan ke daerah pedalaman dalam rangka kegiatan bisnisnya. Ia menuturkan, sangat susah melihat reklame/baleho dari 4 pasang calon gubernur yang ada di daerah tertentu, cuma yang banyak tampil hanya 1 pasangan calon tertentu saja. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah 3 calon yang lain tidak pernah masuk/sosialisai? Apakah 3 calon yang lain tidak memiliki kader partai pendukung/pengusung atau tim suksesnya? Atau mungkin semua calon masuk/sosialisasi/memliki kader/tim namun ada semacam penolakan secara tidak langsung dari komunitas masyarakat di desa/daerah tertentu yang menolak calon lain masuk ke desa/daerah mereka? Jawabannya pun sangat beragam dan relatif.
Jika kondisinya benar-benar demikian, berarti pendidikan politik dan demokratisasi di Kalbar staknan. Tentu hal tersebut menjadi pekerjaan berat kita semua dan perlu pengawasan yang ekstra sehingga tidak munncul kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan dan penetapan hasil pemilihan, atau terjadi manifulasi data dan hasil pemilihan serta diskriminasi dan intimidasi kepada pemilih yang notabene adalah lawan politik dari pasangan calon yang minim pendukung versus masyarakat setempat yang dominan mendukung pasangan tertentu. Kondisi daerah pedalaman yang sulit dijangkau dan pemukiman penduduk yang tidak merata sangat memungkinkan terjadinya tindakan penyelewengan pemilukada jika pengamanannya tidak super. Namun kita hanya bisa berdo’a semoga hal ini tidak akan pernah terjadi di Kalbar tercinta.
Untuk mengurangi dampak tersebut paling tidak peran pemerintah kabupaten/kota sangat menentukan. Pemerintah Kabupaten/kota harus benar-benar menjamin bahwa pemilukada Kalbar Luber dan Jurdil, serta menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana dikemukakan di atas, paling tidak diminimalisir. Kemudian pejabat pemerintah kabupaten terutama PNS, TNI dan Polri harus benar-benar netral dan tidak latah mengkampayekan pasangan calon tertentu. Netralitas yang tidak kalah penting juga yaitu dari penyelenggara pemilu itu sendiri, mulai dari KPUD provinsi, KPUD kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, dan kelompok penyelenggara pemilukada lainnya harus benar-benar netral, sehingga kualitas dan hasil pemilihan terjamin kevalidannya.
Kita semua tentu tidak ingin Pemilukada Kalbar ini kotor karena ambisius pasangan calonkada (calon kepala daerah) tertentu, yang ingin meraih kemenangan dengan cara-cara kotor, tidak bermartabat atau menghalalkan segala cara. Sebagai masyarakat yang tercas, kita jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Jangan mudah terpacing dengan permainan politik yang selalu menyihir mata hati dan pikiran kita untuk melakukan pembelaan yang konyol dan tidak bermartabat. Kekerasan bukanlah solusi yang bijak dan mendidik, namun akan melahirkan generasi yang arogan dan biadab.
Kepada semua pasangan calon yang bertarung. Jika anda-anda ingin menjadikan masyarakat Kalbat sebagai masyarakat yang cerdas dan bermartabat, masyarakat Kalbar yang santun dan beretika, maka itu harus dimulai dari diri anda-anda sekalian. Berikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat anda, sebab anda-anda semua adalah cermin dari masyarakat anda dan masyarakat anda adalah cermin anda sendiri.
by Ujang Tingang (edisi: 19/9/2012)
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=176658055802662&set=o.101940266601132&type=1&relevant_count=1&ref=nf