Pj Bupati Kayong Utara Pimpin Rapat Koordinasi TPID, Upayakan Penurunan Inflasi dengan Berbagai Langkah Strategis

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). , Berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kayong Utara di Sukadana, Kamis (04/07/2024).

Rapat ini digelar dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakor Pengendalian Inflasi secara nasional, tentang pendistribusian pupuk dan percepatan program cetak sawah. Kemudian hasil data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa Inflasi Kayong Utara month to month (bulan ke bulan) sebesar 0,12 persen tertinggi di pulau Kalimantan yang dirilis pada Juli 2024.

Rapat ini dipimpim langsung Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara, Drs Alfian MM didampingi Asisten II Setda KKU Erwin Sudrajat, Kepala BPS KKU Sugeng Junedi, serta jajaran OPD yang masuk di dalam TPID.

Dikesempatan ini, dilakukan pemaparan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait penyebab kenaikan harga komoditas sayuran dan perikanan serta melakukan langkah nyata ke depan dalam menjaga harga komoditi ini tetap stabil. Dalam arahannya, Pj Bupati Alfian menyampaikan bahwa agenda Rakor ini penting dilaksanakan dalam melakukan intervensi yang tepat menjaga kestabilan harga komoditas sayuran dan perikanan.

“Rapat ini membuka kembali pemikiran kita terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi tingkat inflasi di daerah kita. Terutama dengan komponen komoditas-komoditas. Seperti ketimun, itu produknya lokal namun karena biaya produksi yang barangkali terjadi peningkatan sehingga harga relatif tinggi. Ini tentu harus adanya intervensi untuk menekan biaya produksi,” jelas Alfian.

“Pengendalian inflasi untuk sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini, kita bisa melakukan intervensi khusus dalam rangka kewenangan. Kita memang tidak bisa sendiri karena keterbatasan yang kita punyai. Akan tetapi hal ini harus kita sampai dalam forum koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pusat, seperti masalah BBM bersubsidi untuk nelayan,” sambung Alfian.

Dikesempatan yang sama ini, Pj Bupati Alfian menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memberikan dukungan secara maksimal terhadap program nasional seperti program cetak sawah. “Jadi terkait program, kita harus dapat memberikan informasi laporan dan kita laksanakan dalam kekuatan-kekuatan serta batas maksimal yang kita bisa lakukan, terus bergerak dan memberikan dorongan,” papar Alfian.

Kepala Badan Pusat Statistik KKU, Sugeng Junedi SST M.Si menyampaikan bahwa angka inflasi bulan Mei ke Juni 2024 (inflasi Month to Month/inflasi MtM) sebesar 0,12 persen.

Angka tersebut merupakan inflasi MtM terendah di KKU selama periode Januari hingga Juni 2024, sekaligus merupakan angka inflasi MtM tertinggi di Pulau Kalimantan pada bulan Juni 2024. Adapun angka inflasi Year on Year (inflasi YoY) pada bulan Juni 2024 adalah sebesar 2,98 persen dan inflasi Year to Date (YtD) sebesar 2,02 persen.

Sementara itu, target inflasi 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar 2,5 plus minus 1 persen. Artinya berada dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dengan demikian, kata Sugeng Junedi, Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan tindakan evaluasi dan mitigasi terhadap gejolak harga yang terjadi pada komoditas pendorong inflasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap komoditas pendorong inflasi MtM selama periode Januari hingga Juni 2024, tercatat bahwa komoditas pendorong inflasi di KKU tidak hanya berasal dari kelompok komoditas strategis (seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dll), melainkan juga pengaruh gejolak harga pada jenis kelompok komoditas sayuran dan ikan segar.

“Pada jenis kelompok komoditas sayuran dan ikan segar, sebagian besar merupakan hasil produksi lokal,” tutur Sugeng Junedi.

Menurutnya Pemerintah KKU telah menyusun beberapa rencana terkait pengendalian inflasi. Seperti melalui kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) harga bahan pangan bergejolak oleh Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) KKU. Kemudian, penjadwalan pola tanam oleh Dinas Pertanian dan Pangan (Dispangan) KKU untuk menjaga ketersediaan stok bahan pangan. Berkoordinasi dan kolaborasi bersama OPD lainnya dalam upaya pengendalian inflasi di Kayong Utara. (Prokopim /MH)