Wartakayong.com, Kayong Utara – Kebohongan publik adalah ranah yang berada di dalam dunia perpolitikan, dan biasanya hadir dalam relasi antara Negara dan Masyarakat. Kebohongan public disini adalah ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan atau diwacanakan atau disiarkan atau diberitakan dengan kenyataan yang terjadi, dan hal itu biasanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat pemerintah atau Negara kepada masyarakatnya. Conthya, pemerintah menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sudah meningkat, tapi kenyataannya kehidupan masyarakat masih bnyak yg sulit. Maka, berita tentang kesejahteraan itu adalah kebohongan semata atau hanya sekedar pencitraan belaka.
“Suatu contoh tentang angka kemiskinan, maka angka tersebut tentu sangat variatif, tergantung kepada ukuran yang digunakan untuk menjelaskannya. Ada berbagai ukuran untuk menentukan tentang angka kemiskinan tersebut, misalnya ukuran yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), ukuran lembaga survey, Bank Dunia, dan lainnya,” ungkap Miftahul Huda.
Masing-masing menggunakan tolok ukur sesuai dengan kepentingannya. “Sekali lagi saya katakan bahwa berdasarkan KEPENTINGANNYA . Misalnya BPS menggunakan ukuran (lokalistik) yg tendensius terhadap kepentingan pemerintah, sedangkan Bank Dunia menggunakan ukuran dunia internasional, tentu hasilnya sangat berbeda. Maka soal hal ini bisa di katakan bahwa angka kemiskinan adalah debatebel yang tidak selesai kapanpun tuk di bahas, akan ada dunia Pemerintah dan Opissisi yg masing-masing punya versi,” ungkapnya.
Huda juga menyoroti kasus ketahanan bahan pangan dan energy serta kasus korupsi yang masih tinggi, menurutnya tentu saja hal tersebut terkait dengan kegagalan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dirinya mencontohkan dalam debat Pilpres beberapa hari lalu di singgung tentang bagaimana paslon no urut 02 menyoal paslon no 01 mengenai perbedaan pandangan soal menteri menterinya yang akan melakukan import, ada yang mau import ada yg tidak, dari sini sejujurnya mereka dapat data yang salah belum lagi dengan kondisi bagaimana di lapangan, jadi sekali lagi soal angka hanyalah klaim semata.
Pesoalan korupsi juga taklepas dari sorotannya, dikatakannya ” Bukankah bahwa negara ini telah memiliki bnyak aturan yang mengatur semua persoalan bangsa, termasuk korupsi. Akan tetapi ternyata terdapat kegagalan implementasi kebijakan atau aturan tersebut di lapangan. Oleh karena itu, kiranya bisa dinyatakan dengan jujur bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan korupsi ini, bahwa di labirin labirin kecil atau ruang tertentu masih ada potensi ataupun celah untuk berbuat korupsi dan cenderung melakukannya dengan berjamaah, dan INI FAKTA.
Menilai terhadap kenyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa memang ada sebuah konspirasi untuk menutupi ” Sebagian ” kegagalan dg “kebohongan”, maka dg demikian “kegagalan”, akan di tutupi dengan “keberhasilan” berupa pencitraan,” imbuhnya lagi
Kebiasanya konspirasi yang sempurna adalah milik para penguasa di zamannya, tapi apapun itu kita tetap berdiri sendiri buakanlah bagian pemerintah juga bukan bagian dari oposisi, kita adalah KITA yang merdeka, tiada intervensi dari manapun, akan lebih leluasa jika kita tak terbelenggu oleh ke dua kepentingan tersebut. Yang oposisi jika ia berkuasa tak menutup kemngkinan juga melakukan hal yang sama, dan begitu terus selanjutnya.
“Maka KITA dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pribadi yang merdeka memiliki peran penting sebagai komponen yg tak terpisahkan dari bangsa ini, termasuk sebgai fungsi kontrol dan penyampaian pendapat, sekaligus mengkritisi kebijakan kebijakan pemerintah merupakan hak yg di miliki oleh tiap masing masing pribadi ” KITA” sebagai org yg merdeka, tentunya sesuai dengan aturan dan kapasitas,” tutup Miftahul Huda, dalam suatu diskusi (18/1/2019).
A.M
Tidak ada komentar:
Posting Komentar